Bima, Warta Mandiri.- Bagaimana pelaksanaan
kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
(MPD) Kabupaten Bima dari hasil monitoring sebelumnya? Koordinator Provinsi (Korprov)
Nusa Tenggara Barat (NTB), M Ridha Makruf mengatakan dari hasil pengawasan atau
pantauan sebelumnya menunjukkan perubahan kea rah lebih baik. Banyak yang telah
dicapai dari sebelumnya, seperti halnya Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).
Contoh lain, kata Ridha, pelaksanaan kegiatan 2011
lalu, di Kecamatan Sape dan Belo terdapat masalah, namun sudah berhasil
tuntaskan. Selain itu mendorong perencanaan kegiatan 2012 agar lebih baik lagi.
Dari catatan monitoring sebelumnya, kata dia, ada
beberapa rekomendasi yang penting diperhatikan oleh pelaku PNPM MPD, agar
tercapai kualitas maksimal. Fasiliator harus memiliki banyak waktu dilapangan,
memberi dampingan agar hasilnya bisa lebih baik.
“Memastikan atau mendorong situasi kerja bebas dari
friksi atau konflik ditingkat kecamatan. Jika ada potensi konflik, maka akan
mengganggu pencapaian kegiatan atau mutu,” ingatnya di Sekretariat Fasilitator
Kabupaten (Faskab) Bima, Senin (23/4).
Untuk itu pula, pihaknya tetap melihat peningkatan
kegiatan dan kapasitas pelaku di desa. Apakah pelaksanaan kegiatan dapat
dikendalikan, sehingga terjamin akuntabilitas dan transparansi. “Prinsip
kehati-hatian harus tetap dijaga, agar transparansi dan akuntabilitas dapat
dijamin,” katanya.
Sejauh ini, kata dia, masalah tertib administrasi
PNPM diwilayah Kabupaten Bima dianggap masih memadai. Tidak ada persoalan yang
signifikan menyangkut dana, namun semua itu harus terus ditingkatkan, minimal
memertahankannya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar