Kegiatan PNPM MPd Perlu Didukung Bersama

WARTA MANDIRI.- Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) perlu didukung bersama. Karena manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Harapan itu disampaikan Sekretaris BPMDes Kabupaten Bima, Syafruddin Daud, SSos, saat menutup pelatihan UPK se Kabupaten Bima, di hotel La Ila, Rabu (16/5).

Dinilainya, program ini cukup bagus dan perlu ada kebersamaan dalam menyukseskannya. Apalagi, PNPM MPd di Kabupaten Bima akan berakhir 2015 mendatang. “Tapi, mudah-mudahan diperpanjang lagi,” ujarnya.

Jika program berakhir, kata dia, maka perlu dipikirkan kesinambungannya, jangan sampai tidak berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang telah dibangun, harus tetap dijaga dan diperlihara, sehingga dapat bermanfaat dalam jangka panjang.

Adanya PNPM ini, kata mantan Camat Sape ini, tidak hanya membantu masyarakat, tapi juga pemerintah daerah. Untuk itu perlu menyinergiskan, kegiatan PNPM dengan program pemerntah. “Perlu bersama-sama dan pemerntah harus menjadi pelayan masyarakat,” katanya.

PNPM juga, kata dia, telah membantu mendorong embrio pemerntahan yang baik ditingkat lokal. Salah satunya lembaga ditingkat kecamatan adalah UPK, yang mengenalkan pembangunan pola partisipatif. Termasuk mendorong tumbuhnya pemberdayaan ekonomi lokal. “UPK telah meletakkan dasar kerjasama antar element di desa. UPK juga mendorong tumbuhnya gotong royong  yang mulai luntur, serta mendorong terjadinya control oleh masyarakat sendiri dalam kegiatan,” ujarnya.

Harapan ke UPK yang mengikuti pelatihan,  agar dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ditengah masyarakat. Bertambahnya wawasan, akan membantu dalam memudahkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. “Terutama meningkatkan koordinasi antar-element, ini yang kadang sulit dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Fasilitator PNPM MPd Kabupaten Bima, Mansyur, juga berharap agar pelaku PNPM dapat melaksanakan kegiatan lebih baik lagi. Pelatihan ini dinilai sebagai penyegaran terhadap pemahaman yang telah ada, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tehnisnya. (*)